ACEH SELATAN – Forum Kumunikasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) Kabupaten Aceh Selatan menggelar rapat Koordinasi (Rakor) dalam upaya peningkatan penanganan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
Kegiatan rapat tersebut berlangsung di Aula Mapolres Aceh Selatan, Kamis (26/1/2023).
Rakor ini dipimpin Bupati Aceh Selatan dalam hal ini di wakili oleh Sekda Aceh Selatan Zut Syazalisma, S.STP, Dandim 0107/Aceh Selatan Letkol Arh Helmy Ariansyah, SE dan Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru, S.I.K.
Dalam Rakor ini mengikutsertakan para Muspika wilayah Timur Kabupaten Aceh Selatan yakni Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon Tengah, Trumon dan Trumon Tengah, Pasiter Kodim 0107/Aceh Selatan Kapten Inf Junaidi, Kabagops Polres Aceh Selatan AKP Mustafa. Selain itu juga turut berhadir perwakilan dari Perusahaan Perkebunan yang ada di Aceh Selatan serta pihak- pihak terkait lainnya.
Kapolres Aceh Selatan pada awal membuka kegiatan rapat tersebut menyampaikan, bahwa Rakor yang dilaksanakan ini guna untuk menyamakan perspsi dalam langkah dan antisipasi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
“Rapat koordinasi ini bertujuan mengedepankan kerja sama yang sinergis antara berbagai stakeholders termasuk pihak perusahaan yang ada di wilayah kabupaten Aceh Selatan dalam mengantisipasi Karhutla,”kata Kapolres.
Kemudian, Sekda Aceh Selatan Cut Syazalisma dalam Rakor tersebut mengatakan, wilayah Kabupaten Aceh Selatan termasuk daerah rawan terjadinya kebakaran dan hutan khususnya di bagian timur yaitu dari Kecamatan Bakongan hingga Trumon Timur.
“Untuk itu, dalam kegiatan ini mari kita satukan misi untuk mengambil langkah dan strategi yang tepat dalam upaya penangan dan pencegahan karhutla tersebut,”sebut Sekda.
Sekda juga menyampaikan, bahwa menganai kebakaran hutan dan lahan sudah di tetapkan sebagai bagaian dari bencana dan sudah diatur dalam perundang-undangan bancana. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan penaganan dan pencegahan Karhutla itu, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau pemerintah dan TNI/Polri saja.
“Seluruh unsur hingga ke tingkat bawah dalam hal ini pemerintah desa, masyarakat dan juga pihak perusahaan perkebunan yang ada harus ikut ambil andil dalam hal antsisipasi permasalah karhutla ini,”tutur Sekda.
Menurut Sekda, semua pihak harus cepat tanggap terhadap karhutla ini. Karhutla ini menjadi permasalahan yang sangat serius sehingga mendapat pantauan langsung dari Presiden bahkan dunia. Oleh karena ia menekankan, semua pihak harus saling bersinergi menangani masalah tersebut.
Sementara itu, Dandim Aceh Selatan menyebutkan bahwa kemungkinan puncak-puncak Karhutlah mulai bulan Februari, Maret dan April.
“Sehingga otomatis waktu persiapan kita tidak lama, kemudian kita perlu mengefektifkan langkah-langkah paling mudah sekaligus membentuk Satgas atau kelompok-kelompok yang siap gerak menghadapi bencana karhutla ini,”imbuh Dandim.
Selain itu juga, sambung Dandim, mencegah terjadinya karhutla tersebut diperlukan kesadaran masyarakat dengan tidak sembarangan melakukan pembakaran hutan.
“Semua pihak harus bekerja sama mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan pembakaran hutan yang berakibat fatal dan merugikan bagi ekosistem alam dan sekitarnya termasuk masyarakat itu sendiri,”pungkas Dandim.
Menurut Dandim, pemetakan daerah yang rawan terjadi kebakaran sangatlah berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penanganan kebakaran hutan itu.
Discussion about this post